• Sat. Oct 16th, 2021

Pengelolaan Bumdes Desa Moyag Tampoan Terkesan Asal – Asalan

Byredaksi

Sep 22, 2021
TotabuanNaton

TOTABUANNATON. COM – KOTA – KOTAMOBAGU / Ketua ( LPKRI) Lembaga perlindungan konsumen republik Indonesia bolmong raya Ewin hatam soroti dan sesali pengelolaan BUMDES didesa moyag tampon terkesan asal – asalan. Bahkan Ketua LSM Swara Bogani Rafik Mokodongan tanggapi soal penyelewengan anggaran tersebut berdasarkan UU tersebut di Atas dan PP No.11.Tahun 2021 Tentang BUMDES pasal 61 ayat 2 dan 3 tentang Audit independen investigative terhadap pengelolaan. 22/09/21

Selanjutnya dalam Investigasi tersebut kami telah mendapatkan beberapa kejanggalan dalam pengelolaan Bumdes Moyag Tampoan antara lain, Bahwa pengelolaan Bumdes di desa Moyag tampoan terkesan asal asalan, hal tersebut diindikasikan dengan tidak berkembangnya usaha Bumdes berupa Warung dan Saprodi yang di buktikan dengan Minimnya PADes yang masuk ke kas desa yang hanya berjumlah Rp.1.000.5750 padahal dengan dana penyertaan sebesar Rp.300.000.000 di harapkan mendapat 30% dari bagi hasil pendapatan usaha Bumdes atau Unit Usaha Bumdes. bahkan karena bobroknya pengelolaan Bumdes Desa Moyag Tampoan juga menimbulkan penurunan Kinerja Bumdes Desa moyag tampoan yang berakibat negative.

Ketika perkembangan Bumdes itu sendiri dengan tidak di setujuinya permintaan dana penyertaan Bumdes 2021 yang seyogyanya dapat di gunakan untuk pengembangan Bumdes Desa Moyag Tampoan kedepan.

sistem internal manegerial yang terkesan carut marut, hal tersebut di indikasikan dengan pembayaran hak para pengelola mulai dari tingkat Penasihat dalam hal ini di pegang oleh Kepala Desa sampai ke tingkat Pegawai Operasional yang tidak sesuai dengan persentase yang di harapkan seperti yang tertera dalam hasil evaluasi Bumdes sekotamobagu.

Dalam struktur Pegawai Operasiaonal Bumdes Desa Moyag tampoan terdapat oknum PNS aktif yang merupakan anak dari kepala desa hal tersebut telah mendapat perhatian khusus dalam Evaluasi Bumdes Sekotamobgu pada tgl 23/3/2021 dan di sarankan untuk segera di lakukan revitalisasi Pengurus/pengelola Bumdes,karena sejatinya Bumdes yang merupakan wadah untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang belum mempunyai pekerjaan tetap, tetapi malah di berikan kepada masyarakat yang sudah mempunyai pekerjaan tetap apalagi seorang PNS yang telah di gaji oleh Negara dan hal tersebut di atas dapat mengakibatkan penurunan kinerja di sebabkan oknum tersebut tidak focus dalam pengelolaan Bumdes di akibatkan kesibukannya pekerjaannya dalam penyelenggaraan Negara yang berbenturan dengan pengelolaan Bumdes.

Bahwa Direktur Bumdes Desa Moyag tampoan di duga kuat telah membuat Usaha sendiri tanpa mempergunakan wadah Bumdes yang dikelolanya padahal seharusnya usaha tersebut dapat menjadi Unit Usaha Bumdes yang seperti yang telah di atur dalam PP No.11 tahun 2021 Bab VIII pasal 49 dan 50,adapun usaha sendiri tersebut di buat setelah Oknum direktur tersebut terpilih sebagai direktur Bumdes Desa Moyag tampoan, hal ini dapat di buktikan dilapangan dengan di temukannya bangunan dan produk usaha berupa Gula Semut dan Kerajinan tangan yang tidak berlabel Bumdes desa Moyag Tampoan,akan tetapi berlabel usaha pribadi oknum direktur tersebut,hal ini patut di duga sebagai penyebab terbengkalainya pengelolaan Bumdes Desa Moyag Tampoan,masalah ini juga telah mendapat perhatian khusus dalam evaluasi Bumdes se Kotamobagu tgl 23/3/2021 dan dalam evaluasi tersebut Pendamping desa telah menyarankan untuk sesegera mungkin di lakukan Revitalisasi Pengurus/pengelola Bumdes karena dapat mengakibatkan penurunan Kinerja Bumdes secara keseluruhan baik dalam bidang Usaha atau Non usaha.” Ungkap dua LSM LPKRI dan Swara Bogani, Saat di wawancarai awak media online TotabuanNaton. Com

Redaksi : Lukman Mokodompit. 


TotabuanNaton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *