Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo mokoagow telah memperjuangkan haka – hak batas wilayah dan tapal batas antara bolmong dan bolmong selatan,di mana upaya hukum melalui mahkamah konstitusi ( MA ) telah di kabulkan,hala itu di bacakan di depan para awak media. Rabu(6/2/2019).

Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi Sekda Tahlis Gallang, Asisten II Yudha Rantung dan Asisten III Ashari Sugeha usai membacakan keterangan terkait putusan MA soal judicial review
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi Sekda Tahlis Gallang, Asisten II Yudha Rantung dan Asisten III Ashari Sugeha usai membacakan  putusan MA soal judicial review

Saat membacakan putusan MA itu, Bupati didampingi Sekda Bolmong Tahlis Gallang, Asisten II Yudha Rantung dan Asisten III Ashari Sugeha.

Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bolmong atas kerjasamanya. Menurutnya hal ini menjadi suatu keterbukaan informasi publik khususnya masyarakat Bolaang Mongondow sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat.

Bupati Yasti Bersama Pengacara Kondang Yusril izhamahendra
Bupati Yasti Bersama Pengacara Kondang Yusril izhamahendra

Bupati menuturkan, tepatnya 13 November 2018, Pemkab Bolmong yang dibantu kuasa hukum Prof Yusril Ihza Mahendra dan tiamnya yang tergabung dalam Ihza and Ihza Lawfirm, resmi mengajukan judicial review di MA dengan register perkara nomor: 75 P/HUM/2018 untuk menguji Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Propinsi Sulawesi Utara.

Menurut Bupati, judicial review yang dilakukan merupakan langkah hukum yang terakhir dan terpaksa harus dilakukan demi kebaikan bersama.

rapat dan pembahasan tapal batas antara dua wilayah bolmong dan bolsel
Rapat dan pembahasan tapal batas antara dua wilayah bolmong dan bolsel

“Kami telah berkomitmen sedari awal bahwa dengan diajukannya Judicial Review, maka apapun hasilnya akan kami hormati dan taati sebagai suatu komitmen bersama atas asas hukum yang berlaku. Kami telah menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional yang kami yakini sebagai jalan keluar penyelesaian masalah terbaik dan bertanggungjawab,” tutut Bupati.

Menurut mantan Ketua Komisi V DPR RI ini, proses judicial review ini melalui roses yang cukup berliku dan menguras energi maupun waktu.

Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling bersama jajaran saat turun ke wilayah tapal batas
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling saat turun ke wilayah tapal batas

Ada tiga point yang menjadi catatan ketika judicial review dikabulkan. Yakni, MA telah mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut. Dan Alhamdulillah permohonan dari Pemkab Bolmong diterima atau dikabulkan.

Kedua, dalam amarnya, Majelis Hakim yang diketuai Dr. H. Supandi, SH, MH dan didamping dua hakim anggota yakni  Dr. Irfan Fachruddin, SH, CN dan Is Sudaryono, SH, MH  menyatakan, mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon Pemkab Bolmong.

Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang batas daerah Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Bolsel berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Memerintahkan kepada Panitera MA untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita Negara.

“Kemenangan ini merupakan kemenangan bersama rakyat Bolmong. Kita patut bersyukur atas hasil judicial review ini. Hasil ini merupakan langkah penting untuk menyelesaikan sengketa batas yang selama ini merupakan langkah penting untuk menyelesaikan sengketa batas yang selama ini berlarut-larut. (**)

 

Comments

comments

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *