Totabuannaton.com/19/07/08 / Kamis. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan efektif, efisien serta demokrasi, maka harus ada sebuah lembaga legislasi desa yang berperan dan berfungsi membuat serta menyusun regulasi yang ada di desa, serta dalam ketentuan pasal 1 peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa, menyebutkan bahwa badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat bpd atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa

Berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adapun maksud dari rancangan peraturan daerah inisiatif dprd tentang badan permusyawaratan desa adalah untuk memberikan kepastian hukum, terhadap bpd sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan tujuan dari ranperda inisiatif dprd tentang badan permusyawaratan desa, yaitu mempertegas peran bpd dalam rangka pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong bpd agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mendorong bpd dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Rancangan peraturan daerah inisiatif dprd tentang badan permusyawaratan desa saya anggap sangat tepatuntuk dijadikan sebagai pedoman serta dasar hukum bagi pemerintah kabupaten bolaang mongondow, khususnya pemerintah desa dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kedudukan bpd sebagai lembaga legislatif di desa.

Oleh karena itu, dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah inisiatif dprd ini, maka saya selaku pemerintah kabupaten bolaang mongondow sangat mendukung dan menyetujui, rancangan peraturan daerah inisiatif dprd tentang badan permusyawaratan desa, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Ucapan terima kasih kembali saya sampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota dprd kabupaten bolaang mongondow, yang telah selesai membahas dan menyampaikan rancangan peraturan daerah inisiatif dprd tentang badan permusyawaratan desa, dan pada hari ini disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. ( luk/hen )

 

Comments

comments

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *